Sarundajang: Rakor Biro Umum Dapat Menghasilkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat

Gubernur Sulut dan jajarannya saat mendengarkan penjelasan 
Sekjen Kementerian Dalam Negeri. 

MANADO - Indonesia saat ini telah memiliki 34  Provinsi setelah terbentuknya satu Provinsi baru yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan 411 kabupaten  serta   93 Kota, Jadi sampai  kini total 538 Daerah Otonom Baru disamping itu itu juga disahkannya RUU tentang Perubahan atas UU Nor. 56 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw Papua Barat. Demikian dikatakan Sekjen Kementrian Dalam Negeri  Ibu Diah Anggrieni, SH, MM saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Biro Umum Kemendagri, Kepala Biro Umum Provinsi dan Kepala Bagian Umum Kabupaten /Kota yang se Indonesia yang dilaksanakan di Rudis Gubernuran Bumi Beringin (14/05/2013) di Manado.

Pada kesempatan itu Sekjen mengatakan bahwa rakor ini adalah untuk melihat proses birokrasi dari tingkat tertinggti hingga terendah dan melakukan terobosan baru dan langkah-langkah bertahap serta  sungguh-sungguh  dalam  membangun berbagai regulasi  berbagai kebijakan  dan praktek manejemen pemerintah pusat dan daerah serta rakor ini bisa menjadi forum yang efektif dan dapat menhasilkan solusi yang kongkrit atas berbagai persoalan yang dihadapi selama ini.

Sekjen mengharapkan agar rakor ini dapat diikuti dengan dengan penuh keseriusan dan kesungguhan sehingga akan menghasilkan terosan-terosan baru dalam meningkatkan kinerja  demi terwujudnya pelayanan prima dan menjujung nilai-nilai kepentingan masyarakat, integritas, responsilibilitas, akuntabilitas serta profesionalisme sesuai cita-cita reformasi.

Pada kesempatan itu Gubernur Sulut DR. S. H. Sarundajang mengharapkan agar  kepada seluruh peserta rakor biro umum dan kabag umum se Indonesia ini kiranya rakor yang dilaksanakan di manado ini dapat menghasilkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang labih baik, lebih proaktif dan efektif dalam menghadapi  perubahan lingkungan yang strategis untuk pemerintah pusat dan daerah dan kiranya rakor ini dapat menghasilkan kontribusi  yang signifikan dalam implementasi program dan kebijakan pembangunan pusat dan daerah.

Editor: Redaksi