Ketua BK Ivone Bentelu bersama Ketua Komisi III Adriana Dondokambey di Israel
Manado - Badan Kehormatan (BK) dibutuhkan untuk mengendalikan kinerja sekaligus mengawasi kehadiran dan aktivitas anggota DPRD saat paripurna. Sayangnya, penjabaran fungsi seperti diatur dalam Permendagri nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Tertib dan Perpu 1 dan 2 tahun 2014 pengganti Undang-undang nomor 23 tahun 2014 itu, sulit diterapkan di DPRD Sulut. Faktanya, aksi mengkangkangi aturan itu justru diteladani ketua BK DPRD Sulut, dengan tidak menghadiri rapat Paripurna Dewan, Rabu (6/4/2016).

Mirisnya, ketidak hadiran dalam paripurna penyampaian LKPJ Gubernur Sulut Akhir Tahun Anggaran 2015 itu, disebabkan karena ketua BK Ivone Bentelu masih sibuk menuntaskan kegiatannya kerohaniannya di Israel bersama lima anggota Fraksi PDI-P lainnya, yakni Adriana Dondokambey (ketua Komisi III), Boy Tumiwa (ketua Badan Legislasi), Rocky Wowor (sekretaris Komisi II), Jeane Mumek (anggota Komisi I), Lucia Taroreh (anggota Komisi IV). Ivone Bentelu sendiri merupakan srikandi PDI-P yang terpilih Legislator Sulut dari daerah pemilihan Nusa Utara.

Kendati begitu, meski tidak hadir dalam paripurna, ke enam anggota Fraksi PDI-P tersebut tidak bisa disalahkan. Pasalnya, keberangkatan ke Israel diklaim sebagai bentuk kegiatan kerohanian yang dilakukan dalam kapasitas sebagai orang beriman. Hal itu seperti dituturkan Ketua Fraksi PDI-P di DPRD Sulut Teddy Kumaat saat dimintai tanggapan sehari sebelum rapat paripurna digelar.

Dijelaskan Kumaat, kunjungan ke Israel itu penting karena berkaitan dengan kegiatan kerohanian yang menurutnya bagi orang beriman harus diprioritaskan. Karena itu, saat disentil akan absennya para legislator PDIP  saat paripurna, Kumaat menyebut itu bukan sebuah masalah dan tidak perlu dipersoalkan.

Kumaat juga menolak istilah tour luar negeri atas kunjungan ke Israel tersebut. “Itu bukan sebagai tour, kalau ke eropa itu bisa dibilang tour, tapi ini pergi ke tanah perjanjian. Ini kegiatan keagamaan, ziarah, napak tilas dari perjalanan Tuhan Yesus. Sama seperti teman-teman muslim naik haji, ada yang protes atau tidak?,” ujar Kumaat, Selasa (5/4/2016)

Selain itu Kumaat tidak menampik telah memberikan persetujuan bagi beberapa anggotanya untuk ke luar negeri dan meninggalkan tugas sebagai wakil rakyat.. 
“Saat dorang ba bilang, kita setuju saja. Ini bukan permintaan resmi, ndak ada permintaan resmi. Tetapi semua yang ingin melaksanakan ibadah, masa’ torang mo larang. Urusan itu harus didahului dari urusan duniawi. Ini urusan sorgawi bukan duniawi, jadi ndak usah komplein,” tuturnya seraya memastikan jika keberangkatan para anggota fraksinya tersebut tidak sepeserpun menggunakan uang rakyat. (jRm)