Herry Tombeng Ketua Fraksi Barindra DPRD Sulut. 
MANADO - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Sulut menuai sorotan Ketua Fraksi Barindra DPRD Sulut, Herry Tombeng. Menurutnya, guna efektivitas kerja, DPRD harus menentukan masa kerja Pansus.

“Karena ini menyangkut uang rakyat. Maka masa kerja Pansus harus diputusakan. Misalnya, pembahasan hingga diparipurnakan maksimal 6 bulan agar kinerja Pansus itu terukur,” ujar Tombeng kepada sejumlah wartawan, Rabu (22/5/2013).

Menurut legislator dapil Minahasa Utara ini, target waktu pembahasan perlu ditetapkan mengacu pada beberapa kerja Pansus di DPRD Sulut yang belum selesai meskipun sudah melakukan pembahasan bertahun-tahun.

“Contohnya ada beberapa Pansus yang pembahasannya sudah berjalan bertahun-tahun tapi tidak selesai disebabkan tidak ada target waktu,” tandasnya.

Editor: Redaksi